MANADO, sulutexpres.com — Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025–2029 serta Prolegnas Prioritas Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Kamis (14/11/25) ini bertujuan untuk menghimpun masukan, aspirasi, serta isu-isu strategis dari daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas legislasi nasional.
Peserta dan Pihak Terlibat
Pertemuan ini dihadiri oleh anggota PPUU DPD RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta akademisi dan tokoh masyarakat.
Diskusi berlangsung secara interaktif dan konstruktif, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penyusunan kebijakan legislasi nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, beberapa poin penting menjadi fokus pembahasan, antara lain:
• Identifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan atau disusun baru untuk periode 2025–2029.
• Penguatan peran daerah dalam memberikan masukan terhadap Prolegnas Prioritas 2026.
• Penyelarasan program legislasi nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah Sulawesi Utara, mencakup bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Melalui kunjungan kerja ini, PPUU DPD RI menegaskan komitmen untuk:
• Meningkatkan partisipasi daerah dalam proses legislasi nasional.
• Menjamin produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai daerah.
• Memperkuat kolaborasi antara DPD RI dan Pemerintah Daerah, guna mendukung arah pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi representasi daerah di tingkat nasional, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk legislasi mencerminkan aspirasi daerah serta mendukung pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
