Sulutexpres.com – 21 Agustus 2026 | Jakarta – Ancaman nyata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membayangi Pulau Kalimantan. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan titik api, dengan total 1.487 hotspot terdeteksi di seluruh wilayah Kalimantan. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam akan dampak kabut asap yang semakin parah, bahkan menimbulkan kemarahan warga yang merasa ‘tercekik’ oleh polusi yang berkepanjangan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan jumlah titik panas (hotspot) ini berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 hingga Kamis, 20 Agustus 2026. Konsentrasi tertinggi hotspot ditemukan di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, diikuti oleh Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, dan Kalimantan Utara hanya 3 titik.
Menyikapi situasi yang memprihatinkan ini, pemerintah melalui BNPB memperketat koordinasi lintas sektor. Langkah-langkah pemantauan berkelanjutan dan respons cepat di lapangan menjadi prioritas utama untuk mencegah meluasnya Karhutla Kalimantan dan meminimalkan dampak buruknya. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi dengan unsur terkait, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman, termasuk peralatan dan personel.
Also Read
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi karhutla di Kalimantan. Menurutnya, kebakaran yang semakin parah ini telah melumpuhkan aktivitas warga, mengganggu kesehatan, serta merusak perekonomian masyarakat. Ia menekankan bahwa data hotspot yang dimiliki BNPB harus segera diterjemahkan menjadi tindakan pemadaman dalam hitungan jam.
“Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” tegas Daniel Johan, seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/8/2026). Ia prihatin melihat banyaknya karhutla yang mengganggu aktivitas anak-anak untuk bersekolah, seperti yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang telah meliburkan aktivitas belajar mengajar.
Daniel Johan menambahkan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera dijadikan prioritas penanganan di lapangan. Ia meminta pemerintah mengerahkan pasukan pemadam secara masif, memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri, terutama di titik-titik api pada lahan gambut untuk mencegah api meluas. Ini menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla Kalimantan.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melaporkan adanya penurunan jumlah titik panas secara nasional dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Penurunan paling signifikan terpantau di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yang masing-masing berkurang drastis.
Meskipun demikian, penurunan jumlah hotspot ini belum berarti ancaman karhutla telah berakhir. BNPB mengingatkan bahwa hotspot hanyalah indikasi anomali suhu permukaan dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Kewaspadaan tetap diperlukan mengingat kondisi cuaca kering yang masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, dengan 76,5% wilayah telah memasuki musim kemarau.
Kondisi kabut asap yang pekat juga dirasakan langsung oleh warga. Dika, seorang warga Kompleks Shafwah, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menceritakan pengalamannya yang mengerikan. Ia mengaku kabut asap begitu tebal hingga jarak pandang hanya sekitar lima meter. “Buka pintu rumah tetangga nggak kelihatan. Seperti berada di dunia lain,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (21/8/2026). Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, memaksa warga untuk beradaptasi dengan polusi yang seolah tak berujung.
Peristiwa Karhutla Kalimantan ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana ini harus menjadi prioritas utama. Upaya pencegahan, pemadaman yang efektif, serta kesadaran masyarakat sangat krusial untuk mengatasi masalah kabut asap yang telah bertahun-tahun menghantui, dan mencegah warga terus ‘tercekik’ oleh polusi yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup mereka.
