Sulutexpres.com – 18 Agustus 2026 | Jakarta – Sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menuai kritik tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Para mahasiswa menilai adanya indikasi pemusatan kekuasaan yang mengingatkan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah permintaan agar Presiden mengurangi pidato yang bernada merendahkan dan lebih mengutamakan mendengarkan aspirasi serta bekerja untuk masyarakat.
Muhammad Hafizh Hernanda, Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, dalam aksi unjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), memaparkan kekhawatiran tersebut. Ia menyoroti berbagai program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia (URI). Menurut Hafizh, besarnya alokasi anggaran untuk program-program ini berpotensi mengorbankan kepentingan pemerintah daerah, terutama melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat. Bayangkan, ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak,” ujar Hafizh, menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut bagi daerah.
Also Read
Sementara itu, di sisi lain, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat (14/8/2026) justru dinilai menguntungkan sektor hilirisasi. Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menyatakan bahwa fokus Presiden pada percepatan program hilirisasi dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global akan memberikan dampak positif bagi sektor hilirisasi dan energi terbarukan (renewables).
“Jadi yang diuntungkan mungkin dari sektor hilirisasi, ya. Hilirisasi, renewables,” ujar Rully. Ia menambahkan, jika pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, pidato Presiden juga berpotensi berdampak positif pada saham sektor konsumer. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan untuk mempercepat program hilirisasi strategis, termasuk pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, serta pembangunan smelter alumina.
Di tengah euforia hilirisasi, isu akurasi informasi dalam pidato Presiden kembali mengemuka. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Penasihat Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, memegang tanggung jawab besar apabila pernyataan atau pidato Presiden Prabowo kembali menimbulkan polemik di publik. Emrus menyoroti pentingnya fungsi penasihat komunikasi dalam memastikan pesan Presiden tersampaikan dengan akurat, terutama terkait data dan angka.
Polemik sebelumnya sempat mencuat terkait pernyataan Prabowo dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 mengenai seorang perempuan bernama Susanah yang disebut sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Klarifikasi kemudian muncul yang menyebut Susanah adalah pekerja jahit dengan upah berbeda. Emrus menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar salah sebut nominal, tetapi menyangkut akurasi informasi yang menjadi bahan komunikasi Presiden kepada publik.
“Hasan Nasbi, sosok yang paling bertanggungjawab jika pidato dan atau pendapat Presiden menimbulkan polemik,” tegas Emrus, seraya mempertanyakan kapasitas Hasan Nasbi dalam memberikan nasihat komunikasi jika tidak mampu mengoreksi potensi polemik.
Di sisi lain, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada akhir 2026 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya. Berdasarkan data kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, dan semester I 2026 mencapai 5,45%, yang diklaim sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah juga mencatat realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja pada semester I 2026.
Riset Bank Danamon mengamini ambisi pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui investasi yang lebih kuat, kemandirian pangan dan energi, serta pengelolaan aset negara yang efisien. Namun, Bank Danamon menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan 6% secara berkelanjutan membutuhkan investasi yang diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi, mengingat konsumsi rumah tangga saat ini menunjukkan dinamika yang relatif hati-hati. Kebijakan seperti Biodiesel 50 (B50) dinilai berpotensi signifikan menurunkan impor diesel dan mengurangi sensitivitas terhadap guncangan harga minyak global.
Peristiwa serupa di masa lalu, seperti kejatuhan Presiden Rumania Nicolae Ceausescu, menunjukkan betapa berbahayanya pemerintahan yang represif dan mengabaikan suara rakyat. Ceausescu dihukum mati setelah pidatonya dicemooh oleh massa yang gerah dengan kediktatoran, kelangkaan pangan akibat kebijakan ekspor yang masif, serta nepotisme keluarganya. Pengalaman sejarah ini menjadi pengingat penting bagi para pemimpin untuk senantiasa mendengarkan rakyat dan memastikan kebijakan yang dijalankan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar pemusatan kekuasaan atau ambisi pribadi.
