Sulutexpres.com – 17 Agustus 2026 | Jakarta – Perjalanan digitalisasi sistem pembayaran nasional Indonesia memasuki babak baru yang signifikan. Kartu Kredit Indonesia (KKI), instrumen pembayaran domestik yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), menunjukkan pertumbuhan luar biasa dan kini mulai merambah ke segmen masyarakat umum. Data terbaru menunjukkan lonjakan nilai transaksi KKI segmen pemerintah hingga 69,5 persen pada triwulan II 2026, menandakan pergeseran strategis menuju kemandirian sistem pembayaran.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, mengungkapkan bahwa pada triwulan II 2026, nilai transaksi KKI segmen pemerintah mencapai Rp147,8 miliar, melampaui periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp87,2 miliar. Pertumbuhan impresif ini didorong oleh partisipasi aktif dari 59 kementerian/lembaga (K/L) atau 60 persen dari total K/L, serta 296 pemerintah daerah (pemda) atau 54 persen dari total pemda yang telah bertransaksi menggunakan KKI.
KKI sendiri merupakan instrumen pembayaran yang memanfaatkan fasilitas kredit sebagai sumber dana dengan skema deferred payment. Keunggulan utamanya terletak pada pemrosesan transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional. Hal ini berbeda dengan kartu kredit prinsipal internasional yang mengandalkan skema pemrosesan dari prinsipal luar negeri. Dengan KKI, Indonesia memperkuat ekosistem pembayaran berbasis infrastruktur domestik, mengurangi ketergantungan pada jaringan asing, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan transaksi pemerintah.
Also Read
Langkah strategis BI tidak berhenti pada segmen pemerintah. Peluncuran Kartu Kredit Indonesia untuk segmen ritel atau masyarakat umum menjadi bukti nyata upaya perluasan ekosistem pembayaran domestik. Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, menyatakan bahwa kehadiran KKI segmen ritel memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit yang menopang konsumsi masyarakat. KKI kini dapat dimiliki dan digunakan oleh individu serta korporasi, baik untuk layanan konvensional maupun syariah, sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) penerbit.
Pada tahap awal peluncurannya, KKI hadir dalam bentuk kartu digital yang terintegrasi dengan ekosistem QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Pengguna dapat melakukan transaksi melalui QRIS Merchant Presented Mode (MPM), QRIS Customer Presented Mode (CPM), dan QRIS TAP. Ke depannya, KKI akan terus dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi online melalui fitur online payment dan transaksi offline menggunakan kartu fisik. Limit transaksi untuk KKI digital pada tahap awal ditetapkan sebesar Rp10 juta per transaksi, dan dapat digunakan di merchant QRIS domestik serta negara mitra QRIS Cross Border.
Masyarakat yang tertarik untuk memiliki Kartu Kredit Indonesia dapat mengajukan permohonan melalui delapan PJP yang telah bekerja sama, meliputi BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan BSI untuk pembiayaan syariah. Prosedur pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan aktivasi akan mengikuti kebijakan masing-masing PJP penerbit.
Inisiatif ini disambut baik oleh para pelaku industri. Bank Mandiri, misalnya, dalam rangka peringatan HUT RI ke-81, menawarkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati nasabah menggunakan Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Kartu Debit, maupun Livin’ by Mandiri. Program bertajuk ‘Fokus Promo’ atau FOMO ini memberikan penawaran mulai dari harga spesial Rp 17.000 hingga potongan harga hingga Rp1,7 juta di berbagai merchant kuliner, fesyen, ritel, hingga kebutuhan rumah tangga.
VP Digital Marketing Bank Mandiri, Diah Eka Purwanti, menegaskan komitmen banknya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. “Bank Mandiri terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional melalui peran sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri. Kami berharap kehadiran berbagai layanan dan solusi Bank Mandiri dapat terus memberikan kontribusi bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Diah.
Dengan peluncuran dan ekspansi Kartu Kredit Indonesia, BI bersama para mitra terus berupaya mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien, inklusif, dan berdaulat. Konsistensi penggunaan dan perluasan penerapan KKI di berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat umum menjadi kunci agar manfaat digitalisasi pembayaran dapat dirasakan secara optimal, sekaligus memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional.
