Pemprov Sulut Matangkan Kesiapsiagaan Terpadu Hadapi Potensi Bencana dan Lonjakan Aktivitas Masyarakat Jelang Nataru 2025–2026

SULUT, sulutexpres.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana dan Pengendalian Aktivitas Masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kamis (4/12/2025) di Wisma Negara Bumi Beringin. Seluruh unsur Forkopimda hadir lengkap, menandai kuatnya komitmen bersama dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru yang identik dengan peningkatan mobilitas serta potensi risiko bencana.

Rakor dibuka dengan laporan Penjabat Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, yang menyoroti dinamika cuaca tidak menentu, tingginya curah hujan, serta ancaman banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa Sulut termasuk daerah kategori risiko tinggi dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), sehingga seluruh perangkat daerah harus berada dalam kondisi siaga penuh.

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan operasional dan koordinasi lintas sektor. Ia memberikan instruksi tegas kepada BPBD untuk memastikan kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi, menjalin komunikasi berkelanjutan dengan BMKG, TNI/Polri, Basarnas, serta pemerintah kabupaten/kota, hingga penyiapan Posko Kesiapsiagaan 24 jam dan pelaksanaan apel siaga.

Gubernur YSK juga menugaskan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan ketersediaan alat berat yang mampu menjangkau seluruh wilayah rawan bencana. Pada sektor sosial, ia meminta Dinas Sosial menyiapkan bantuan tanggap darurat, bufferstock pangan dan sandang, serta perlindungan sosial bagi warga terdampak bencana.

Sektor kelautan pun menjadi perhatian, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengedukasi nelayan terkait bahaya melaut pada saat cuaca ekstrem.

Menjelang hari besar keagamaan, Gubernur YSK mengingatkan potensi inflasi dan meminta Disperindag untuk memperketat pemantauan harga bahan pokok, melakukan sidak, serta memastikan keamanan pangan. Biro Perekonomian dan Dinas Pangan juga diminta menjaga stabilitas pasokan, mengaktifkan Satgas Pangan, dan menjalankan program Gerakan Pangan Murah.

Untuk pengamanan masyarakat, Badan Kesbangpol mendapat tugas mengidentifikasi potensi konflik sosial dan ancaman kamtibmas. Sementara Dinas Perhubungan diminta mengoptimalkan pengawasan moda transportasi, termasuk ramp check angkutan darat, laut, dan udara. Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diarahkan menyiagakan tenaga medis, memperkuat sarana-prasarana, serta membuka posko layanan kesehatan gratis. Dinas Pariwisata juga diminta mengantisipasi lonjakan pengunjung di destinasi wisata serta memetakan potensi kerawanan selama masa liburan.

Mengakhiri arahannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa kesiapsiagaan nyata di lapangan menjadi kunci terciptanya suasana Natal dan Tahun Baru yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

“Koordinasi harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar konsep. Seluruh perangkat daerah wajib memastikan tindakan konkret untuk menjaga Sulut tetap aman dan nyaman selama Nataru,” tegasnya.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi semua instansi memastikan langkah-langkah strategis berjalan selaras dalam menghadapi berbagai potensi tantangan di penghujung tahun 2025.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *