Manado, Sulutexpres.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey memastikan bahwa cicilan pembangunan rumah sakit ODSK dan mata akan selesai pada tahun anggaran 2024 ini. Dengan demikian pengeluaran anggaran yang terserap dalam APBD akan lebih longgar.
Diketahui, pembangunan kedua rumah sakit teesebut didanai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Tahun 2024 kita selesai cicilan RS ODSK dan mata. Tentunya tahun 2025 anggaran akan lebih longgar,” ucap Gubernur Olly saat penyampaian/penjelasan gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (22/7/2024).
Longgarnya anggaran, tentunya, sahut Olly akan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena secara ofomatis PAD dari kedua RS qkan naik sangat signifikan. Satu bulan Rp6 Miliar. Artinya pendapatannya sangat baik,” tegasnya.
Secara rinci, Gubernur Olly menyebutkan bahwa tahun 2024 ini, Pemprov Sulut memiliki beban anggaran pelaksanaan pilkada serentak.
“Tahun 2025 lebih longgar dari tahun 2024. Karena tahun 2024, kita harus membiayai pilkada,” ujarnya kembali.
Di awal penyampaiannya, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Sulut atas komitmen selama ini dalam membahas maupun mengimplementasi dan mengawasi setiap perencanaan dan kebijakan Pemprov Sulut bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Menurut gubernur, penyusunan KUA-PPAS dilaksanakan dan dibahas setiap tahun sesuai kiblat arah pembangunan. Bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah dilaksanakan, dan bahwa setiap tahun negara menentukan arah pembangunan sebagai pedoman dalam mengarahkan sumber untuk mencapai target pembangunan dan instrumen pembangunan transparan akuntabel dalam tahun anggaran.
“Tahapan ini menjadi penting dan strategis sebagai pedoman dalam berbagai hal baik kebijakan umum atas APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” ucapnya.
Gubernur juga menjelaskan tentang tema kerja pemerintah tahun 2025 mengusung tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, untuk mewujudkan tema ini kebijakan prioritas pembangunan berdassrkan pada tiga aspek bidang.
“Pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua pembangunan infrastruktur berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Andy Silangen mengungkapkan, APBD 2025 wajib menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas.
“Pembangunan SDM adalah wajib kita utamakan karena menjadi motor penggerak untuk mengakselerasi pembangunan,” kata Silangen.
(Roso/*)
