SULUT,sulutexpres.com– Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih terbilang tinggi. Daerah dengan sebutan bumi Nyiur Melambai ini berada pada angka sekitar 7,3 persen. Bahkan ada daerah yang memiliki kemiskinan ekstrem.
Melihat kondisi itu, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), meminta pemerintah daerah fokus pada pengentasan kemiskinan.
Wakil Gubernur Steven Kandouw saat diwawancarai usai membuka rapat koodinasi dan evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor, Kamis (7/6/2023) di Hotel Luwansa Manado,
Kandouw mengungkapkan ada beberapa kendala dalam proses pengentasan kemiskinan di Sulut.
“Kendalanya dilihat tadi terungkap masalah data, perbedaan data. Menurut hemat saya, kabupaten/kota tinggal perintah camat, lurah mendata satu persatu lebih persisi turun mendata penduduknya,” ungkap Wagub.
Menariknya lagi, kata Kandouw, malah ada yang lebih ‘nyaman’ menjadi orang miskin. “Terungkap tadi bahwa selama ini masyarakat justru merasa nyaman dengan kemiskinan,” katanya.
Kendala lainnya, didapati pemberian data palsu. “Sengaja memberikan data palsu supaya dapat bantuan,” tuturnya.
Instruksi Gubernur, kata Wagub, pemerintah daerah harus bertindak secara komprehensif mengarahkan kegiatan langaung ke penanggulangan kemiskinan. “Kegiatan seperti bansos (bantuan sosial), rumah layak huni, sanitasi. Itu ternyata penting,” paparnya.
Kandouw berharap pertemuan ini, jadi momentum pengentasan kemiskinan di Sulut. “Jadi tujuannya kita adakan rakorev ini libatkan stakeholder terkait, rapatkan barisan arah dan kebijakan baik provinsi maupun kabupaten/kota di Sulut untuk pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
(Roso/*)
