SULUT, sulutexpres.com – Satu-satunya cara dapat mengubah jadwal pemilu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.”Mau nunda pemilu? Ya harus ubah Undang-Undang Dasar. karena MPR atau DPR tidak bisa membuat UU mengubah jadwal pemilu,”tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait membahas Pemilu dan Pilkada 2024 di gelar di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (19/3/23) malam.
Acaranya bertajuk ‘Malam Bacarita Deng Menko Polhukam RI’ dengan Tema Menjaga Harmoni Kebhinnekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang Demokratis.
Mahfud MD menegaskan hingga saat ini tidak ada kekuatan hukum maupun politik dapat menunda jadwal Pemilu 2024 .
Lanjutnya, jadwal pemilu itu muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang. Penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi termuat dalam UUD 1945.
“Konstitusi mengamanatkan masa jabatan Presiden genap selama lima tahun,” tegas Mahfud.
Menkopolhukam menjelaskan , jadwal teknis pemilu itu memang di undang-undang.
“Tapi jadwal definitif, periodik, itu adalah muatan konstitusi. Tidak bisa diubah oleh UU maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi,” jelasnya.
Menko Polhukam mengingatkan, sekalipun MPR ingin melakukan perubahan konstitusi, akan sangat susah. Sebab untuk mengubah konstitusi harus dihadiri sekurangnya 2/3 anggota MPR.
“Kalau enggak sampai 2/3 di sidang itu, maka sidang MPR tidak sah,” tegasnya.
Biaya politik harus dibayar melakukan kesepakatan dalam mengubah konstitusi mahal, dibandingkan menyelenggarakan pemilu.
” Karena itu, pilihan terbaiknya adalah tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal,” tegasnya.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengungkapkan sangat berterima kasih atas kehadiran Menko Polhukam di Sulut.
Karena di survey KPU, Sulut merupakan salah satu daerah rawan Pilkada, tapi selama saya mengikuti Pilkada tidak ada permasalahan di Sulawesi Utara.
Gubernur Olly melanjutkan, tentunya dengan kehadiran Menko Polhukam di Sulut tambah mempersatukan seluruh masyarakat, dan penyelenggara Pemilu serentak di Sulut lebih memberikan semangat, sehingga kita berdoa bersama, agar agenda pemerintah di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik.
Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demoktatis, karena kita tahu Pemilu dan Pilkada akan sangat menentukan keberuntungan dan arah kehidupan bangsa dan daerah kedepan.
“Agar proses Pemilu dan Pilkada 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerjasama yang harmoni bagi semua pihak, agar kita bisa berjalan bersama-sama dan di Provinsi Sulut sudah terbukti, dengan kerjasama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik serta berkualitas, taat asas dan taat hukum,” tegas orang nomor satu di Sulut ini.
Gubernur Olly juga mengatakan, Pilkada serentak di Sulut, kampanye dan politik identitas sampai saat ini belum bermaanfaat, karena masyarakat Sulut bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani.
“Kebhinekaan dan kondisi masyarakat di Sulut sampai saat ini bisa terjaga dengan baik, semua atas peran serta dari stakeholder, termasuk peran serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tentunya forum resmi pemerintah yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” tukasnya, sembari menambahkan, Kalau ada riak-riak bisa kita selesaikan dengan baik, karena peran dari tokoh-tokoh agama, toko masyarakat dan FKUB ini serta stakeholder terkait.
(Roso/*)
