SULUT, SulutExpres.com – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) tidak hanya menangani Ruas Jalan Nasional, tapi juga akan menangani pembangunan infrastruktur Jalan Desa, di Tahun 2023 ini.
Menurut Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio M.K, ST, MT melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha (KTU) Jenry Wongkar, Pemerintah Pusat sangat perhatian terhadap Provinsi Sulawesi Utara. Bukan hanya pulau terluar seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, tetapi juga Desa-Desa yang ada di Sulut.
“Sebenarnya program prioritas di Kepulauan Talaud itu sudah dari Tahun 2022 lalu, kita sudah melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa. Yang sudah kontrak sejak Tahun lalu itu paket multi years contract (MYC) pun dikerjakan sejak Tahun 2022, untuk dana yang dialokasikan di Kepulauan Talaud itu Rp204 Milyard, karena disana masih jalan tanah,” katanya sembari menambahkan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian PUPR, ke BPJN, untuk memperhatikan daerah terluar.
Di Kepulauan Talaud, lanjut Jenry, sekarang ini sementara dilaksanakan Paket Pekerjaan SBSN, yang langsung akan berdampak ke masyarakat.
“Karena kan selama ini, Daerah Kepulauan itu sejak Tahun 2022 Kementerian PUPR memperhatikan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan. Sehingga itu masuk skala prioritas dan harus diperhatikan. Yang sudah dilakukan oleh BPJN Sulawesi Utara yang dipimpin bapak Kepala Balai Hendro Satrio. Dimana dari Tahun lalu ada alokasi dana yang cukup besar untuk Kepulauan Talaud yaitu kurang lebih Rp204 Milyard,” pungkasnya.
Diungkapkannya, memang bukan cuma di Kepulauan Talaud yang diperhatikan oleh Pemerintah Pusat lewat Kementerian PUPR. Tapi juga seluruh yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Perlu diperhatikan pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan.
“Terkait dengan itu, memang Balai Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota,” katanya.
Lanjut Dia, pada akhirnya di Tahun 2023 ini juga ada beberapa paket yang diajukan oleh Kabupaten dan Kota untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa.
“Sekarang ini kita sementara ajukan ke Kementerian PUPR untuk Pembangunan Jalan Desa Kabupaten, dan kita sementara menunggu itu. Jadi sekarang kita bukan hanya menangani Jalan Nasional saja,” ujarnya.
Bahkan dari Tahun lalu, kata Jenry, itu sudah disampaikan bahwa bukan hanya Jalan Nasional yang akan dibangun Balai Jalan kedepan, tetapi sampai ke Jalan-Jalan Desa yakni Jalan Penghubung dari Desa satu ke Desa yang lain.
“Sekarang ini permohonan dari Kabupaten dan Kota, seperti Jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang akan dibangun. Kemudian ada paket di Minahasa Selatan yaitu Motoling-Raanan Baru-Ongkaw, Raanan Baru-Keroit, dan Tondei Pelita itu jalan-jalan yang perlu diperhatikan diajukan permohonan dari Bupati lewat Dinas PU,” bebernya.
Diutarakannya, setelah selesai pengerjaan ada masa pemeliharaan, kemudian selesai masa pemeliharaan ada berita acara penyerahan ke Kabupaten Kota. Nantinya Kabupaten Kota yang melanjutkan untuk pemeliharaan jalan tersebut.
“Kalau tidak diperhatikan maka jalan akan rusak lagi. Dampak ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota dalam hal ini Dinas PU Bidang Bina Marga yang mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan yang dikerjakan oleh Balai Jalan,” ingatnya.
“Jadi berbanggalah masyarakat Sulawesi Utara karena bapak Kepala Balai Hendro Satrio yang begitu memperhatikan Sulawesi Utara dengan lobi-lobinya ke Kementerian PUPR. Walaupun beliau bukan orang Sulut tapi beliau sangat perhatian dan semangatnya tinggi dalam membangun Sulawesi Utara,” katanya.
“Bahkan untuk tahun 2023 ini lebih besar anggaran yang akan turun. Hal ini karena kedekatan beliau baik dengan pimpinan-pimpinan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, sehingga beliau diperhitungkan dalam hal permohonan tambahan dana. Makanya dana yang masuk itu luar biasa di Sulawesi Utara, Tahun 2023 ini bisa mencapai Rp1,1 Triliun,” kuncinya.
(Egen)
