SULUT, SulutExpres.com – Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) melalui Satuan Kerja (Satker) Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP-SDA), sekarang melakukan pekerjaan tanggap darurat kedua di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara.
Sebelumnya ada kejadian banjir Rob pada Desember Tahun 2021, Satker OP-SDA telah menangani putusnya jalan dampak dari banjir Rob dan itu sudah selesai. Namun ketika ada kejadian ambles pantai amurang Bulan Juni Tahun 2022, maka sekarang Satker OP-SDA menangani itu lagi.
Hal ini diutarakan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) OP-SDA Iskandar Rahim, saat dikonfirmasi media SulutExpres.com, di ruang kerjanya, Rabu (21/12/2022).
“Untuk pekerjaan sekarang itu sebenarnya tanggap darurat yang kedua, artinya sudah dua kali kita tangani yaitu Tahun 2021 banjir Rob dan Tahun 2022 ambles pantai Amurang,” beber Iskandar.
Dijelaskannya pula bahwa untuk kejadian ambles pantai amurang pada Bulan Juni 2022 itu fenomenanya cukup lain.
“Untuk menentukan penanganannya seperti apa, ini yang jadi cukup lama. Agak berbeda ketika kemarin ada pengaruh ombak, pengaruh pasang surut, pengaruh gempa atau pengaruh angin misalnya. Itu yang mengakibatkan ada bencana. Kejadian ambles pantai amurang ini memang agak lain, tidak ada pemicu terjadi bencana. Ini yang memang cukup lama analisisnya,” terangnya.
Dalam konteks itu, belum lama ini, Satker OP-SDA BWSS I mengundang Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Franky Wongkar dan juga dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Djenri Keintjem, untuk mengadakan rapat koordinasi terkait pekerjaan penanganan darurat bencana di pantai Amurang.
“Sehingga kita coba mengusulkan dari Bupati ini untuk penanganan secara permanen. Kalau kami dari OP sebenarnya memang tidak sepatutnya untuk masuk di kondisi-kondisi pembangunan permanen. Karena Satker OP ini hanya bersifat Operasi dan Pemeliharaan, tidak ada pembangunan-pembangunan fisik,” pungkasnya.
Namun, lanjut Iskandar, karena kejadian bencana ini sudah mulai lagi meresahkan warga disana, abrasi itu sudah mulai masuk lagi, masyarakat-masyarakat di dekat situ sudah mulai terancam karena longsor. Sehingga ini yang menjadi motivasi Bupati Minahasa Selatan agar segera ditangani.
“Ketika kami mengundang, pak Bupati datang menghadiri langsung di Kantor BWSS I. Padahal itu sebenarnya kita mengundang secara daring (online). Namun pak Bupati ingin hadiri langsung supaya komunikasi bisa lebih bagus. Beliau ingin dengar langsung kenapa belum ditangani secara permanen, ini yang menjadi poin penting bagi pak Bupati untuk hadir,” ujarnya.
Iskandar menerangkan, Satker OP hanya melakukan pembersihan dan melakukan pelandaian disitu. Dari hal ini, mungkin Bupati harapkan bisa ada proteksi builder untuk mengamankan dan tidak menambah lagi abrasi yang terjadi.
“Memang kejadian ini sudah cukup lama (dari Bulan Juni 2022), menjadi catatan dari Direktur OP di Jakarta kenapa ini cukup lama, namanya penanganan bencana darurat ini harus cepat. Penyebabnya karena cukup lama melakukan analisis dan kemudian kira-kira penanganannya seperti apa, ini yang memang kemarin agak lama,” katanya.
“Menjadi harapan pak Bupati itu adalah penanganan secara permanen yang bisa lebih cepat. Rencananya pak Bupati akan menyurati pak Menteri PUPR, kemudian nanti dari Komisi V DPR RI juga ikut mengawal dan mengingatkan pak Menteri bahwa ini darurat,” lanjutnya.
(Egen)
