SULUT, SulutExpres.com – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara berharap, setelah Malalayang Beach Walk (MBW) diserahterima kelolakan ke Pemerintah Kota Manado, maka business plan (rencana bisnis) dapat diwujudkan.
Sebagaimana disampaikan Kepala BPPW Sulut Ir. Komang Raka Mahartana M.A.P. saat ditemui wartawan SulutExpres.com, Selasa (1/11/2022), di ruang kerjanya.
“Business plan perencanaan itu dapat diwujudkan pelan-pelan, tidak bekerja sendiri. Tetapi bekerja dengan banyak vendor, banyak link, dan company-company yang mampu, menghidupkan Malalayang Beach Walk ini agar sesuai dengan business plan,” harap Komang.
Dijelaskannya, dalam pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pariwisata (waterfront city) Kota Manado, termasuk Malalayang Beach Walk (MBW), hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian PUPR itu adalah waterfront city positif atau negatif.
“Jadi calon pengelola dengan dibantu oleh PUPR, mampu menampilkan sebuah rencana bisnis, agar selisih dari keuntungan bisnis itu bisa dipakai untuk merawat prasarana. Karena era kepemimpinan kita sekarang itu tidak akan kita zero prasarana mangkrak,” ujar Komang.
“Prasarana itu harus berdaya guna, bisa tumbuh dengan sendirinya dengan business plan itu, sehingga seluruh negeri itu bisa terbangun, kita polanya sudah sangat jauh berbeda,” sambungnya.
Dia mengatakan, BPPW Sulut dengan Wali Kota Manado bersama dengan PD Pasar, yang akan diberikan kewenangan sebagai regulator dari Malalayang Beach Walk untuk menyusun business plan dengan optimisme yang sangat tinggi.
“Mengingat waterfront city Kota Manado ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi Kota Manado secara keseluruhan. Dan itu harus memberikan banyak keuntungan visual, keuntungan aktivitas, keuntungan ekonomi, yang bermulti effect kepada semua stakeholdernya, mulai dengan tenan yang besar, tenan kecil, tenan rakyat,” pungkasnya.
Lebih lanjut Komang menerangkan, kedepannya kalau positif, angka business plan ini akan menjadi magnet bagi founder, lender, atau bank-bank, lembaga institusi untuk membiayai.
“Kalau dapat pasti bisa nyicil, bahwa dia bisa biayai. Tidak semua negara harus bangun. Nah konsep bisnis semacam ini yang mulai terpikirkan oleh Kementerian kami di PUPR BPPW,” kuncinya.
(Egen)
