SULUT, sulutexpres.com – Laporan Bank Indonesia (BI), bantuan UMKM Rp7 triliun. Tetapi tersalur baru kisaran Rp300 miliar. Sementara pemberian pinjaman ini tidak memerlukan agunan. “Sayang jika tidak digunakan karena harus dikembalikan ke pusat,” tegas Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulut di salahsatu hotel ternama di Manado, Rabu (14/09).
Sementara lanjut Wagub, anggaran ini sangat baik untuk kepentingan usaha dari pelaku usaha karena pinjaman diberikan tanpa agunan.
Kata Wagub, tidak menutup kemungkinan penyebab tak optimalnya penyaluran disebabkan kurangnya realisasi .”Bisa saja salah Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM. Sebab, mendapatkan pinjaman tharus ada rekomendasi melalui dua instansi tersebut,” sambung Wagub.
Wagub Kandouw berharap pinjaman bagi pelaku usaha bisa melalui rekemondasi Dekranasda kabupaten/kota.
“Usulkan kiranya bisa ada rekomendasi dari Ketua Dekranasda saja supaya bisa tersalur anggaran disediakan pemerintah. Sebab tinggal 3 bulan lagi, sisa anggaran ini akan dikembalikan ke pemerintah pusat,” tandasnya.
Wagub Kandouw sangat mendukung kegiatan Rakerda Dekranasda karena bisa membantu UMKM yang ada di Sulut. Sebab, usai pandemi Covid-19 yang melanda Sulut selama 2 tahun, banyak pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dari pemerintah dan perbankan untuk mempertahankan usaha mereka.
Ketua Dekranasda Provinsi Sulut Rita Maya Dondokambey Tamuntuan mengatakan kegiatan ini penting mengingat sudah 2 tahun, Dekranasda Sulut tidak melaksanakan rapat kerja.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan produk-produk daerah yang bersaing untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin atau pelaku usaha,” ungkap Ibu Rita.
(Roso/*)
