MINUT, SulutExpres.com – Bupati Joune J.E.Ganda, S.E., M.A.P., mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) pembahasan langkah konkret tindak lanjut dari arahan Presiden pada rakornas Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2022, melalui virtual Zoom Meeting, Selasa (30/08/2022).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) silam, Presiden mengingatkan jajaran untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujar Presiden.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Kementrian Dalam Negeri sebagai Kementrian yang menangani pemerintahan dalam negeri menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, melaksanakan rapat koordinasi pembahasan langkah konkret
Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2022,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah, anggaran (BTT) bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersedian pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
Adapun tata cara yang di atur dalam tahapan;
Pertama, dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
Kedua, dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu formulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD. Ketiga, RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam tahap pertama dan tahap kedua menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
Selanjutnya disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, S.E., M.Sc., Ph.D. Menyampaikan inflasi saat ini menjadi tantangan global termaksud indonesia, kenaikan harga pangan dan harga industri yang mendapat input dari import, sampai saat ini mengalami kenaikan 30-35% dan pangan sendiri tercatat mengalami kenaikan 43%, untuk tingkat inflasi sendiri masih stabil di angka 2.8 %, meski sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2.63%. Terjaganya inflasi tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Joune Ganda menyampaikan untuk inflasi dipicu oleh bumbu makanan ( cabe rawit, tomat dan bawang merah), kemudian untuk telur ayam terjadi kenaikan di Rp2.500/butir yang sebelumnya Rp1.000/butir sampai Rp1.850/butir, walaupun Minahasa utara produsen telur ayam terbesar di Sulawesi Utara namun kami menyuplay untuk sulawesi utara, pemicu terjadi kenaikan harga telur karena harga pakan meningkat. Untuk Kabupaten Minahasa Utara sendiri kami terus menekan angka inflasi di angka 0.7 % dan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan III masih terbilang stabil di angka 5.93% ,
“Kami juga mengantisipasi adanya potensi kenaikan harga BBM non subsidi dan gas LPG non subsidi,” tutur Bupati.
Dalam hal pengendalian Inflasi di Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Minahasa Utara gerak cepat memerintahkan jajarannya untuk langsung melaksanakan Rapat Koordinasi bersama perangkat daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di pimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.
(Egen)
