SULUT, SulutExpres.com – Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I Recky Walter Lahope ST MT, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial (RUK) Widy. R. Atmojo Kusumo, menyebutkan ada dua kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2022 yaitu bantuan stimulan rumah swadaya dan pekerjaan rumah umum.
“Jadi kita berikan bantuan semacam pemberian bantuan jalan lingkungan, khususnya perumahan yang memang menjual rumah dengan harga yang masuk FLPP atau harga rumahnya itu bisa mendapatkan subisidi dari pemerintah, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terang PPK Widy, Rabu (3/8/2022), kepada media ini di ruang kerjanya.
“Perumahan komersil tapi yang menjual di harga FLPP, harganya itu sekitar maksimal Rp156 juta untuk rumah minimal Tipe 36. Kalau rumah-rumah ini dibangun dan memenuhi ketentuan maka bisa kita kasih bantuan jalan lingkungan,” sambungnya.
Dia melanjutkan, agar harganya bisa kompetitif, harga bisa ditekan supaya harganya rendah dan bisa diberikan bantuan jalan lingkungan berupa paving block atau rabat beton.
“Tapi sampai sekarang karena kita kejar kualitas, kecepatan, estetika, paving block itu lebih rapih dan lebih ramah lingkungan dibandingkan rabat beton selain itu keuntungan lainnya adalah maintenance lebih mudah, untuk Perhitungan volumenya jauh lebih mudah karena kualitasnya kita jaga, minimal ketebalan 8 centimeter dengan kualitas paving k300. Jadi aman untuk dilewati mobil dan kendaraan besar sehingga harapan kami bisa awet sampai dengan berpuluh-puluh tahun,” bebernya.
Ditambahkannya, untuk bantuan stimulan rumah swadaya, kegiatannya itu masih sama peningkatan kualitas, dimana setiap rumah yang diusulkan itu untuk MBR.
“Kita nilai dari objek rumahnya memenuhi standar untuk diberikan bantuan, pun dinilai orangnya (subjek) secara administrasi layak menerima atau tidak, sebab kita hanya memberikan bantuan untuk nama-nama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelasnya.
Dia menerangkan, tahun ini secara anggaran ada 1420 rumah yang layak menerima bantuan, namun setelah diverifikasi dan disiapkan administrasinya, mungkin ada informasi esensial yang kurang tepat.
“Yang paling banyak itu masalah tanah. Karena tanah ini harus dikuasai masyarakat. Namun di beberapa lokasi statusnya belum jelas dan berpotensi sengketa. Jadi dari 1420 rumah ini yang baru kami tetapkan dari Satker itu ada 1377 yang layak menerima bantuan,” katanya.
“Kita hanya melaksanakan yang secara administrasi memenuhi syarat. Dari 15 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulut ada 14 Kabupaten Kota yang mendapat alokasi, hanya Kota Tomohon yang tidak. Paling banyak itu di daerah Bolmong, pun daerah Kepulauan lebih banyak porsinya,” lanjutnya.
Dia mengutarakan, karena pihaknya sudah mendapatkan kepercayaan dari Pusat dan mendapat alokasi pekerjaan sesuai dengan usulan dan kebutuhan dari daerah, maka harus menjaga kualitas dalam pekerjaan.
“Kita berharap pada masyarakat untuk bisa memahami apa yang diedukasikan oleh BP2P, ketika diberikan pengarahan harus didengarkan dan dijalankan supaya rumahnya memenuhi aspek kehandalan konstruksi jangka panjang, selain itu untuk mengantisipasi tidak ada korban jika sewaktu-waktu terjadi musibah gempa besar karena bangunan sendiri tidak memiliki struktur yang kuat,” imbaunya.
“Rumahnya bisa aman ditinggali dan tidak berpotensi resiko merugikan ketika terjadi bencana, minimal ada waktu untuk berevakuasi kalau strukturnya kuat. Apalagi Juknis Bangunan Gedung yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR ini sudah uji lab kesekian puluhan tahun dan kajian dari berbagai pihak,” kuncinya.
(Egen)
