Manado SULUT,sulutexpres.com – Pj. Sekdaprov Sulawesi Utara Praseno Hadi memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sulut di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (31/5/2022).
Dalam arahannya, Pj. Sekdaprov menyampaikan bahwa kebijakan P3DN sedang digencarkan oleh pemerintah pusat, dan bahkan dimonitori langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Jadi nasionalisme produk namanya. Kebijakan ini saat ini sedang tren, seluruh jajaran pemerintah diperintahkan untuk menjalankannya,” ujar Pj. Sekdaprov.
Terkait P3DN, dijelaskan bahwa oleh Presiden Jokowi, seluruh komponen pemerintah baik di pusat maupun daerah, diwajibkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta koperasi dari hasil produk dalam negeri.
“Ini harus kita perhatikan. Jadi tiap kandungan lokal di masing-masing barang ada presentasenya. Jangan kita lebih menghidupi bangsa asing dibandingkan bangsa kita sendiri,” terangnya.
“Singkat kata kita didorong untuk membantu bangsa sendiri, bantu daerah kita sendiri, bantu keluarga kita sendiri. Ini filosofinya, kita cinta produk sendiri. Dulu yang berhasil Tiongkok dan India,” tambahnya.
Lebih lanjut, terkait Progres Penginputan Verifikasi dan Realisasi PDN Pemerintah Provinsi Sulut, Pj. Sekdaprov meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk segera diselesaikan tepat waktu.
“Perlu kita tahu, hal ini mendapat besar Pak Gubernur Olly Dondokambey, karena nanti akan diumumkan Presiden hari Jumat untuk Realisasi PDN pemerintah daerah. Jadi hari Kamis ini kita semuanya harus sudah selesai,” tandasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Karo PBJ Wanda Musu, sejumlah Kepala PD dan Pejabat Administrator selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), serta para operator Penginputan Verifikasi dan Realisasi PDN Pemprov Sulut.
(Roso)