SULUT, sulutexpres.com – Nelayan yang beraktifitas di lautan keberadaanya patut mendapat perhatian bahkan perlindungan dari pemerintah sebab kontribusi mereka dari sektor kelautan dan perikanan untuk daerah, tidaklah kecil.
Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Forum Perlindungan Awak Kapal Perikanan (FPAKP) di Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Selasa (02/11/202).
Mewakili Gubernur Sulut saat membuka kegiatan, Plh. Sekdaprov Sulut Asano Gemmy Kawatu SE MSi mengatakan bahwa upaya perlindungan terhadap awak kapal dilakukan Pemprov Sulut dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK Gubernur Nomor 117 tahun 2020.
Menurut Plh Sekdaprov Gemmy Kawatu upaya perlindungan pemerintah dengan membentuk Pokja sangat penting mengingat Sulut memiliki wilayah perairan yang luas, dimana sektor perikanan merupakan satu dari lima sektor unggulan di Sulut, yang di dalamnya melibatkan para awak dari perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan daerah ini.
“Bicara tentang keberadaan nelayan yang ada di sini (Sulut), kontribusi untuk PDRB kita relatif tinggi. Apalagi sumbangsih yang diberikan masyarakat nelayan di Nusa Utara, termasuk di Kota Bitung. Ini harus dijaga dan dirawat karena Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw merasa sepenuhnya sangat bertanggungjawab terhadap keberadaan dari siapa pun yang terkait dengan dunia perikanan,” ungkap Kawatu.
Namun, Kawatu menilai bahwa efektivitas Pokja belum optimal, karena masih ada berbagai kekurangan.
“Kita mungkin masih akan dibantu oleh pihak Kementerian dan Yayasan tentang proses pendataan,” tandas Kawatu.
Kadisnakertrans Sulut Ir. Erny Tumundo MSi mengatakan, dengan adanya forum ini, maka pihaknya akan untuk terus melaksanakan program-program kerja dalam rangka untuk melindungi awak Kapal Perikanan yang ada di Sulawesi Utara.
Kegiatan ini melibatkan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Turut hadir, Asdep Keamanan dan ketahanan Kemaritiman dan Bidang Investasi RI, Nurhayadi, Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Kepala DKP Sulut, Tinneke Adam, Kepala Dishub Sulut, Lynda Watania dan instansi terkait.
(Roso/*)
