MINUT, SulutExpres.com – Bupati Joune JE Ganda SE didampingi Wakil Bupati Kevin W Lotulung, membuka gelar pengawasan dalam rangka pemantauan dan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021, Jumat dan Sabtu (30/4-1/5-2021), di salah satu hotel Minahasa Utara.
Bupati Joune mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengaktifkan dan menuntaskan proses pemeriksaan yang sudah dilakukan baik eksternal maupun internal, dimana masing-masing OPD harus bisa memberikan pertanggung jawaban dan mengklarifikasi setiap temuan-temuan yang diberikan.
“Ada beberapa catatan yang saya sampaikan bahwa setiap ASN agar selalu mematuhi apa yang dia lakukan, yang boleh dan yang tidak boleh, termasuk temuan-temuan yang dilakukan BPK dan APIP itu wajib untuk dilaksanakan, apabila tidak maka saya tegaskan dua hal pada ASN tersebut, pertama dia tidak menerima TKD, kedua dia tidak mendapatkan promosi jabatan,” tandasnya.
“Karena di tahap awal ini nanti kita akan lakukan proses Job Fit, dia tidak bisa ikut kalau tidak melaksanakan itu, ada dalam daftar semua ASN tingkat levelnya itu. Kita tegaskan ini adalah bentuk reward, apabila bekerja sesuai dan berprestasi maka dia akan menerima tunjangan kinerja,” sambungnya.
Diingatkannya pada setiap Kepala OPD, wajib untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan pelaksanaan anggaran yang dikelolah, dan setiap pelanggaran penyimpangan yang dilakukan wajib juga untuk dipertanggung jawabkan.
“Karena itu kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang bisa membantu mulai dari pengawasan, pendampingan, agar mereka dalam melaksanakan penggunaan anggaran itu bisa sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab apa yang mereka laksanakan itu dilakukan pendampingan. Seharusnya apabila proses ini berjalan maka akan membantu kepala-kepala OPD untuk tdak terjebak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan TGR atau harus mendapatkan hukuman,” tukasnya.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Bupati meneruskan penyampaian Presiden Joko Widodo terkait penanganan covid dan meminta Kepala-Kepala Daerah untuk segera menggerakkan perekonomian.
“Kita melihat perkembangan di beberapa negara yang dari awalnya sudah turun kemudian meningkat signifikan, maka kita diminta pak Presiden untuk meningkatkan kewaspadaan,” kata Bupati.
“Kemudian kita diminta menggerakkan perkonomian, dengan cara kita harus segera melaksanakan belanja barang dan belanja modal, diharapkan uang ini dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Minahasa Utara kita akan akselerasi, karena kemarin kita menunggu dan sekarang sesuai arahan pak Presiden kita akan percepat agar uang ini beredar di masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Dalam kegiatan ini pula dilakukan penandatanganan pakta integritas perangkat daerah serta penandatanganan komitmen no pungli dan menolak gratifikasi, oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekdakab Minut, para Asisten, dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
(Egen)
