MINUT, sulutexpres.com – Bupati Joune JE Ganda SE mengatakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang diterima sesuai kemampuan, jangan besar pasak daripada tiang, sehingga tidak membebani anggaran Pemerintah Kabupaten Miahasa Utara.
“Kita tidak mau dalam kepemimpinan JGKWL sudah bekerja tidak dibayar. Kalau jumlah THL kita banyak kita tertutup kemungkinan untuk mendapatkan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), padahal itu bagus sekali karena dia tetap penempatan disini, gajinya pun dibayar dikirim dari pusat,” jelas Bupati, saat diwawancarai wartawan, Kamis (15/4/2021) di kantor Bupati.
Dilanjutkannya bahwa ini penting agar masyarakat memahami kebijakan-kebijakan dalam menata tata keuangan Pemerintah Kabupaten Minut yang baik.
“Pada saat kita tata ini dengan baik maka kita akan memiliki anggaran di tahun 2022 dan seterusnya, yang bisa kita pakai untuk membangun, jadi kita akan meningkatkan UMKM,” ucapnya.
Dijelaskannya, ada beberapa tahap yang disesuaikan dengan kebutuhan.
“Nanti kan penerimaan CPNS ini ada tahap kedua, tapi kita itu mencoba merubah, jadi mengapa ada tes dasar? agar kita tahu kemampuan dasar kita yang cukup baik, makanya kita sementara berpikir,” tukasnya.
Bupati menerangkan bahwa pada pekan depan rencananya Pemkab Minut akan menandatangani MoU PKS dengan BP2MI.
“Jadi ini lembaga yang mengatur untuk bisa bekerja ke luar negeri dengan tambahan penghasilan yang lebih banyak dari Kepala OPD, kemudian kita juga akan mengaktifkan ekonomi kerakyatan, kita akan banyak bantuan pertanian dan perkebunan, nah nanti kita bantu dan hasilnya bisa lebih banyak dari penghasilan THL, artinya tidak membebani Pemerintah Kabupaten dan dia bisa menggerakkan ekonomi sehingga masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan,” pungkasnya.
(Egen)
